Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (4486)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (2026)   KOMUNITAS Kota Palu (15073)   Opini Pendidikan (2581)Politik (3099)Sekolah (511)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1630)UNIVERSITARIA (498) Semua Kategori 42711  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
 
 
Pengumuman Honorer Sarat Rekayasa

PARMOUT, MERCUSUAR - Sekitar 100-an honorer yang masuk dalam daftar kategori I (KI) mendatangi Kantor Bupati Parigi Moutong (Parmout), Senin (2/4). Mereka berunjukrasa dan menuding pengumuman nama-nama honorer di situs BKN.go.id sarat rekayasa. Terlebih lagi, mereka sudah membayar sejumlah uang kepada oknum PNS agar nama mereka lolos dalam data base.

Berdasarkan situs www.bkn.go.id, jumlah honorer K1 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di Kota Palu berjumlah 109 orang, Kabupaten Touna tiga orang, Kabupaten Parmout 481 orang, Kabupaten Bangkep 316 orang, Kabupaten Morowali 97 orang, Kabupaten Banggai 102 orang, Kabupaten Buol 16 orang, Kabupaten Tolitoli 300 orang, Kabupaten Donggala 618 orang dan Kabupaten Poso 260 orang. Sementara honorer K1 Kabupaten Sigi dan provinsi belum keluar.

Para honorer di Kabupaten Parmout protes karena nama mereka tidak ada pada pengumuman tersebut. Mereka menuding bahwa pada situs tersebut, kebanyakan nama honorer yang diumumkan adalah honorer yang tidak sesuai dengan SK honornya . Sementara mereka yang telah bekerja sebagai honorer sejak tahun 2005 dan berkasnya lengkap, dinyatakan tidak lolos.

“Kami kecewa dengan Pemda Parmout. Waktu verifikasi berkas tahap pertama di kabupaten, berkas kami lolos dan memenuhi syarat dan dibawa kepusat. Mengapa pada saat pengumuman nama kami tidak ada?,” teriak salah seorang honorer.

Bukan hanya itu, beberapa honorer juga mengungkapkan bahwa ada beberapa honorer yang SK honornya hanya menciplak SK honor orang lain dan masa honornya pun belum lama, tetapi namanya diumumkan lolos.

“Para honorer melakukan protes tersebut, karena pada saat pengusulan data honorer, ada oknum yang meminta sejumlah uang agar diluluskan berkasnya, sehingga terbukti mereka yang tidak menyetor uang tidak keluar namanya di pengumuman tersebut,” tandas Jala, salah seorang perwakilan honorer.

Menanggapi hal tersebut Bupati Parmout Samsurizal Tombolotutu dihadapan para honorer langsung menelpon salah seorang pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan menanyakan perihal tersebut.

“Menurut orang BKN bahwa nama-nama yang tidak lolos tersebut, berkasnya tidak lolos verifikasi,” ujar bupati menyampaikan hasil konsultasinya dari pihak BKN itu ke para honorer .

Namun Ia berjanji akan menindaklanjuti aduan para honorer tersebut. Apabila terbukti ada honorer yang lulus pada pengumuman KI dan persyaratanya tidak sesuai, maka akan diproses. Selain itu, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap honorer yang tidak lolos dan honorer yang lolos agar dibandingkan administrasinya .

“Saya minta semuanya bersabar dulu. Banyak berdoa karena saya akan konsultasikan hal ini ke pusat untuk mencari jalan keluarnya,” tandas Samsurizal.

Selain itu Bupati juga menawarkan dua solusi kepada honorer yang tidak lolos tersebut, yakni pihaknya akan ke pusat untuk konsultasi kasus tersebut apakah masih bisa berubah pengumumannya atau tidak. Kalau memang terbukti maka pihaknya berusaha agar nama- nama yang tidak lolos tersebut dimasukkan pada data K2 yang akan diumumkan tidak lama lagi.

Selain itu bupati Parmout juga langsung meminta kepada Kapolres untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Karena terkait dengan permintaan sejumlah uang dari oknum kepada beberapa honorer agar diloloskan.

Kapolres Parmout AKBP Yusuf Hondawantri Naibaho mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi dari para honorer guna diambil keterangannya terkait kasus tersebut.
Saat ini Polres Parmout sudah menyita barang bukti berupa surat validasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, surat bupati dan uang hasil pungutan dari sejumlah honorer sebanyak Rp 129 juta yang disita dan uangnya masih disimpan di brankas Pemda Parmout.

Dari data BKD Parmout, jumlah data honorer untuk KI yang diusulkan pada tahap pertama sebanyak 1.100 orang. Dari ribuan orang itu, yang lolos verifikasi di Pemda Parmout hanya 351 orang dan semuanya dimasukkan ke BKN. Kemudian ada lagi pengusulan tahap dua sebanyak 400 orang, sehingga total data honorer yang dibawa ke pusat sebanyak 751 orang. Namun saat di internet, yang dinyatakan lolos menjadi CPNS hanya 481 orang.

DITELITI
Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tolitoli. Puluhan honorer yang dinyatakan lolos verifikasi di BKN akan diteliti kembali oleh BKD Pemkab Tolitoli.

“Nama-nama tenaga honorer K1 yang sekarang sudah diumumkan melalui internet sekitar 300 orang itu masih belum net, karena kami masih menunggu hasil pengumuman pada tanggal 4 April yang akan dijemput di Jakarta. Dan berdasarkan surat edaran Menpan-RB kita akan diberi waktu selama 14 hari sampai tanggal 18 April untuk meninjau kembali apakah tenaga honorer itu masuk kriteria atau tidak,” ungkap kepala BKD Kabupaten Tolitoli, Giman Marhum.

Giman mengatakan, beredarnya nama-nama tenaga honorer K1 yang diumumkan sejak 31 Maret 2012 itu, belum dikatagorikan mutlak lolos karena pihak BKD hanya memakai hasil pengumuman yang dilisting secara langsung BKN pusat, tanggal 4 April mendatang.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil rapat bersama Bupati Tolitoli dengan sejumlah SKPD Senin (2/4), disepakati bahwa hasil pengumuman yang beredar di internet tersebut akan diseleksi oleh setiap SKPD apakah tenaga honor itu benar-benar aktif.

Giman mengakui, dari 300 tenaga honorer K1 yang dinilai belum net itu, ada sekitar enam orang kelahiran tahun 1986 memiliki SK tahun 2004 perlu ditinjau kembali berdasarkan petunjuk surat edaran Menpan-RB. Demikian juga tenaga guru kontrak yang memiliki SK dari Kementerian Pendidikan Nasional namun tidak tercover pada hasil pengumunan yang sekarang telah dikantongi masyarakat di Kabupaten Tolitoli.

“Para tenaga honorer yang kelahiran tahun 1986 tidak rasional jika SK nya terbit tahun 2004 karena minimal dia harus mengabdi pas umur 19 tahun,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan media ini, ratusan tenaga honorer yang telah memasukkan berkasnya sejak tahun 2010 di BKD Tolitoli untuk diverifikasi agar menjadi CPNS, namun tidak tercover dalam pengumuman tersebut mulai mengeluh.

Misalnya, Pau Ancing sebagai guru kontrak mengabdi sejak tanggal 31 Desember 2004 serta mengantongi SK Mendiknas Nomor 152/124.4/GB-TK-SD/2004 dan sudah empat kali diperpanjang oleh kepala dinas terkait.

“Kami ada sekitar 23 orang sebagai guru kontrak dengan SK yang sama, tetapi anehnya hanya 16 orang yang lulus, sementara tujuh orang lainnya tidak ada namanya dalam pengumuman itu termasuk saya,” kata Pau Ancing yang mengaku sebagai Plt Kepsek PAUD Melati. TIA/LAN

  
Item #25658-42757 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #