Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (4182)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (2022)   KOMUNITAS Kota Palu (14345)   Opini Pendidikan (2581)Politik (3099)Sekolah (339)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1440)UNIVERSITARIA (333) Semua Kategori 40503  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
 
 
Ada Pegawai Siluman Di Dukcapil Donggala

Dalam daftar hadir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Donggala, ditengarai ada dua pegawai siluman.

Kedua pegawai itu atas nama Mudin dan Aldin dengan jabatan, masing-masing sebagai sopir. Dua orang ini setiap bulan tetap menerima honornya, walaupun tidak pernah hadir di kantor Dukcapil sejak tahun 2005.

Oleh:Abidin Husain

Sesuai data yang diperoleh Koran ini tercantum honor yang diterima setiap sopir sebesar Rp1.500.000 pertriwulan. Sehingga total honor yang diterima dua sopir tersebut adalah sebesar Rp3 juta pertriwulan.
“Ini sama saja dengan makan gaji buta,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, Kamis (6/12).

Selain itu, ada pegawai negeri sipil (PNS) Dukcapil Donggala yang menerima gaji dobel. PNS dimaksud adalah Dominggus dengan pangkat Pengatur Muda tingkat I/IIb, jabatan pengurus barang. Anehnya, Dominggus tercantum juga pada daftar tenaga honorer atas nama Doni dengan jabatan operator computer. Sehingga, Dominggus menerima gaji sebagai PNS dan tenaga honorer.
“Suatu waktu saya akan ungkapkan juga identitasku, bahkan saya siap dipanggil Pak Sekkab kalau diminta untuk mempertanggung jawabkan data yang saya publikasikan,” janjinya.

Upaya mengungkap indikasi pelanggaran ini ujar sumber, bukan bagian dari sakit hati. Akan tetapi sebagai bentuk tanggungjawab moral melihat kebobrokan diinternal Dukcapil Donggala.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kabupaten Donggala, Hasan Ali Arif dikonfirmasi sekaitan tudingan tersebut, Jum’at (7/12), secara tegas membantahnya. Menurutnya, honorer sopir yang tidak masuk kantor namun dibayarkan gajinya, hal itu tidak benar sama sekali. Sopir yang masih berstatus pegawai harian lepas (PHL) bernama Aldin, dan tenaganya sering digunakan untuk perjalanan jauh, seperti ke Pantai Barat atau ke Rio Pakava. Bergantian dengan sopir bernama Mudin yang sudah berstatus PNS.

Adapun terkait nama PNS bernama Dominggu alias Doni yang menerima penghasilan dari beberapat kegiatan, merupakan hal yang tidak melanggar aturan karena honor yang diterimanya tidak dalam satu kegiatan. Dalam aturan, tidak dibenarkan satu pegawai menerima dua kali honor dalam satu kegiatan.

REKAYASA PHL
Usulan PHL masuk dalam daftar honorer katagori satu (KI) di Dukcapil Donggala, diduga sarat rekayasa. Dugaan itu mencuat sesuai data Pegawai Honorere Dukcapil Donggala yang diterima redaksi, Kamis (6/12).

Pada daftar usulan tersebut, tercantum sebanyak 39 nama tenaga honorer KI. Setelah ditelusuri, sekitar 24 nama ternyata surat keterangan (SK) pengangkatan tenaga honorernya diatas tahun 2005. (selengkapnya lihat table). Anehnya, walau hanya memiliki SK pengangkatan diatas tahun 2005, dalam verifikasi tetap diloloskan dan selanjutnya 18 nama dinyatakan berhak untuk diusulkan ke pusat masuk dalam daftar Honorer KI. Mereka yang lolos tersebut, hanya sembilan nama yang mengantongi SK tahun 2005. Diantaranya, Drs Alix L (SK 2005/Honorer), Hermansyah (2005/Honorer), Mariana (SK 2005/Honorer), dan Mety, S.Kom (SK 2005/Honorer).

Selebihnya SK pengangkatannya diatas tahun 2005. Mereka itu diantaranya, Moh Tasril Surya Dika (SK 2008/Honorer), Astin (SK 2008/Operator Komputer), Anita Sulfiani (SK 2006/Operator Komputer), Minarni Lahati (SK 2006/Operator Komputer), Zulhijjah Pusparani (SK 2007/Operator Komputer), Anita Normayasari (SK 2006/Operator Komputer), dan Fiekry Haikal, ST (SK 2006/Operator Komputer). Padahal ada seorang honorer atas nama Denny Fredrick Rantung (SK 2005/Tenaga Kontrak), tidak diloloskan menjadi Honorer KI. Itupun mereka yang lolos didominasi kerabat pejabat dan diduga menyetor uang Rp3 juta perorang.

Menanggapi hal itu, Kadis Dukcapil Hasan Ali Arif lagi-lagi membantahnya. “Ya rasulullah, saya tidak pernah (minta Rp3 juta). Siapa yang bilang begitu? Panggil kemari dia!,” tantangnya.

Ia mengisahkan saat pengusulan nama PHL alias honorer, pernah seorang ibu yang merupakan pegawai di instansi yang dipimpinnya itu mengamuk, karena anak dari ibu tersebut tidak dimasukkan dalam data base yang diusulkan. Sebabnya, selama tahun 2006 hingga 2009, PHL yang dimaksud tidak masuk kantor. Sehingga berdasarkan aturan keaktifan bekerja, dengan sendirinya digugurkan. “Katanya anaknya masuk jadi honorer pada 2005. Setelah saya masuk tahun 2006, tidak ada masuk kantor. Nanti masuk tahun 2009. Dalam batas waktu 2009-2012 beberapa kali saya kasih keluar, karena tidak disiplin,” bebernya panjang lebar.

Terkait tudiang gaji yang tidak diterima pegawai bersangkutan, yang tidak disetor ke kas daerah, menurut Hasan dananya ada di kas daerah. Karena tidak dianfrag (tidak diminta) saat pembayaran gaji. Sehingga masuk menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemkab Donggala.

  
Item #17042-40549 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #