Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (3733)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (1861)   KOMUNITAS Kota Palu (12927)   Opini Pendidikan (2561)Politik (3098)Sekolah (164)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1268)UNIVERSITARIA (135) Semua Kategori 36650  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
Morowali Utara Jadi Daerah Otonom

PALU, MERCUSUAR- Jika tidak ada aral melintang, Morowali Utara (Morut) menjadi daerah otonomi baru (DOB) pada bulan Januari 2013.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Panitia Kerja (Panja) DOB DPR RI, Murad U Nasir yang dihubungi melalui telpon genggam, Jum’at (11/1).

Murad menegaskan, syarat Morut untuk bisa menjadi DOB, berdasarkan hasil verifikasi dianggap sudah sangat layak. Sehingga, besar peluangnya akan dimasukkan pada rencana tujuh kabupaten yang akan menjadi daerah otonomi baru.
Hanya saja Murad memberi catatan, untuk mewujudkan keinginan masyarakat Morut mekar dari Kabupaten Morowali, harus disertai dukungan dokumen penegasan dari DPRD kabupaten, Bupati Morowali, Gubernur Sulteng serta DPRD Provinsi.

Penekanan dalam hal ini adalah persetujuan dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara, yang sebelumnya menolak bergabung. “DPR RI tidak ingin disalahkan ketika sudah disahkan menjadi daerah otonomi baru, ternyata masih bermasalah di daerah,” kata anggota Komisi II DPR RI Dapil Sulteng ini.

Sebelumnya, pembentukan DOB Morut tertunda, karena DPR RI dalam paripurnanya menolak pemekaran daerah tambang tersebut. Ada beberapa persayaratan yang belum terpenuhi, sehingga pemekaran Morut belum bisa diundang-undangkan.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Yahya R Kibi mengungkapkan, berdasarkan hasil konsultasi Komisi I dengan Kasubdit Penataan Daerah Wilayah I Dirjen Otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri, Benny Hendaryanto menyatakan penundaan hanya bersifat sementara.

“Ini hanya sementara. Morowali clear menurut Pemerintah dan DPR RI. Syarat paling terpenuhi rangking satu se Indonesia. Olehnya tidak ada alas an tidak ditetapkan jadi DOB,” ujar Yahya dari Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hanya saja lanjut Yahya, pada masa injury time pembahasan Morowali Utara, datang beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat adat Bungku yang menolak pemekaran. “Sehingga ini jadi alasan ditunda sementara,” kata Yahya.

“Ini tergantung pada Pemkab Morowali untuk klarifikasi masalah dua Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara yang diklaim kelompok tersebut tidak bisa masuk ke Morowali Utara. Rencananya Bupati akan dipanggil Januari tahun 2013 ini. Olehnya Kementerian dalam Negeri minta masyarakat tenang dan bersabar,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Forum Percepatan Pemekaran Morut, Yusri Ibrahim yang dihubungi dari Palu menegaskan, warga yang mengatasnamakan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara menolak bergabung kedalam pembentukan daerah otonomi baru Morowali Utara, hanya klaim personal dari segelintir orang yang tak ingin wilayah tersebut berkembang.

Adapun ancaman bahwa akan terjadi konflik horizontal jika dipaksakan dua kecamatan itu bergabung ke dalam daerah otonomi baru Morowali Utara, dianggap Atha Mahmud sangat provokatif. “Kalau mau jujur, mereka itu tidak mewakili pandangan masyarakat di Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara,” tegasnya.

Bahkan tambahnya, klaim yang disampaikan oleh oknum yang mengatasnamakan tokoh masyarakat di dua kecamatan itu cenderung membohongi publik.
Sebagaimana diketahui, DPR pada penutupan masa sidang II 2012, telah menyetujui dan mengesahkan tujuh rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan daerah otonom baru pada rapat paripurna di Jakarta, Jumat.

Tujuh daerah otonomi baru yang disetujui DPR adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Tailabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Sedangkan sisa tujuh RUU lainnya akan dibahas kembali pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yakni Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha dan Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara). DIN

  
Item #12174-36696 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #