Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (3739)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (1861)   KOMUNITAS Kota Palu (12944)   Opini Pendidikan (2561)Politik (3098)Sekolah (166)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1268)UNIVERSITARIA (136) Semua Kategori 36689  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
 
 
Menyerap Tenaga Kerja, Diusik Pemerintah

TREN Konflik perkebunan sawit besar di Indonesia mengalami pasang surut. Konflik yang umumnya disulut masalah-masalah agraria, juga terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Menariknya, masalah yang menimpa Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kelapa sawit di wilayah dataran Toili Kabupaten Banggai, kini mulai disoal pula oleh pemerintah setempat. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai menstempel bahwa proyek perkebunan nasional PT KLS diklaim telah berpraktek illegal. Inikah dampak dari otonomi daerah yang salah kaprah? Atau ini bentuk tarik menarik kepentingan daerah dan pusat? Berikut penelusuran Tim Mercusuar di daerah itu.

Oleh: Andono Wibisono/ Aji Suriansyah

Apa alasan Pemkab dengan stempel itu ke KLS? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengisyaratkan usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota harus memperoleh izin pemerintah setempat. Olehnya, Pemkab menilai, izin yang dikantongi PT KLS dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Tengah dan Direktorat Jenderal Perkebunan tentang Izin tetap usaha budidaya perkebunan PT KLS, belum legal. ‘’KLS harus memperoleh izin dari Pemkab Banggai, ‘’ tegas Bupati Banggai dalam satu kesempatan di sebuah harian lokal di Luwuk.
Bila disimka dengan seksama, izin usaha apapun bila wilayahnya mencakup dua wilayah maka sesuai UU No 18/2004 tentang perkebunan harus dikeluarkan Gubernur. Kasus PT KLS yang memiliki lahan perkebunan sawit di Toili, Pasir Lamba, Bantaian (Kabupaten Banggai), Baturube Kabupaten Morowali, kata Gubernur HB Paliudju sudah tepat dikeluarkan BKPMD Sulteng, satu kali suratnya ke Bupati Banggai.
Genderang polemik antara PT KLS dan Pemkab pun telah menjadi opini ke publik. Bupati Makmun Amir tetap bersikukuh, sesuai pasal 55 UU No 18/2004, KLS harus tetap mengurus izin usaha perkebunan (IUP) ke Pemkab dengan penyesuaian kesempatan tiga tahun, kecuali Hak Guna Usaha (HGU). Tapi, pihak KLS tetap meminta pengertian Bupati agar tidak serta merta mengabaikan izin-izin KLS yang sudah dikantongi sebelum UU itu lahir. ‘’Izin itu berlaku selama perusahaan itu masih beroperasi. Mari buka undang-undang dan telaah pasal demi pasalnya. Mana ada ada satu pasal yang menekankan agar perusahaan yang telah memiliki izin, untuk mengurus izin kembali,’’ kata Manager Umum dan Legal PT KLS, Yulius Tipa satu kesempatan dengan Mercusuar di Luwuk.
Menariknya, langkah-langkah Pemkab dengan memberikan izin pengembangan lokasi kelapa sawit ke PT Sawindo Cemerlang justru dipertanyakan Gubernur. Pasalnya, Bupati Makmun dinilai tidak mengindahkan pasal 17 butir (e) Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan psal 4 ayat 2 butir (b) keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
‘’Ada politik belah bambu di Luwuk dilakukan Makmun. Masalah bukan diselesaikan tapi malah melebar kemana-mana dan tidak solutif. Inikan potensi konflik. Aparat harus peka dengan fenomena ini,’’ ujar salah satu anggota Dekab Banggai pekan lalu. Ribuan petani dan buruh sawit di Toili juga harus diperhitungkan Bupati Makmun Amir, ingatnya.
Data yang dihimpun di Toili, menyebutkan ada sekitar 7 ribu buruh tani sawit yang kini sangat mengantungkan hidupnya dengan PIR PT KLS. ‘’Buruh harian sawit di dataran Toili kurang lebih tujuh ribuan. Itu belum termasuk petani sawitnya. Bupati harus mempertimbangkan baik buruknya bila akan mengeluarkan satu kebijakan. Kami ingin semuanya diselesaikan dengan kebijakan win-win solution. Tidak serta merta merugikan satu pihak,’’ ingat Yulius ke Pemkab.
Makmun ternyata juga tidak hanya mempersoalkan izin usaha perkebunan sawit KLS saja. Soal rencana pengembangan usaha perkebunan di Kecamatan Batui seluas 6 ribu hektar oleh KLS juga tak diindahkannya. Padahal, Gubernur dan Dirjen Perkebunan telah menerbitkan rekomendasi. ‘’Ada apa ini. Kok sepertinya ada yang diantipati. Marilah kita bina kalau belum sesuai. Bukan dibinasakan,’’ tegas Ketua Dekab Banggai, Samsul Bahri Mang, SE ke Mercusuar ketika ditemui diruangannya pekan lalu.
Di sisi lain, soal pelabuhan pemuatan CPO/PKO KLS juga dipertanyakan Bupati ke Menteri Perhubungan RI. Menurut Makmun, rekomendasi Bupati Banggai No: 503/03.79/Bag Tapem tanggal 5 Pebruari 2003 ternyata salah dengan memasukkan pelabuhan khusus nasional KLS pada kawasan pelabuhan umum. Dengan demikian, Dishub Banggai membatalkan izin pembangunan pelabuhan khusus nasional KLS. Olehnya, kegiatan pemuatan CPO/PKO KLS, kata surat Bupati Makmun tertanggal 31 Agustus 2006 tidak sah.
Padahal, KLS telah mengantongi Izin dari Menhub dengan keputusan Menhub Nomor KP. 375 Tahun 2009 tentang pemberian izin operasi ke PT KLS untuk terminal khusus industri CPO di Desa Tangkiang Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dan No KP. 280 Tahun 2007 penetapan lokasi pelabuhan khusus pengolahan kelapa sawit (CPO). Sebelumnya pula, upaya memperoleh izin itu juga direkomendasi Bupati Banggai kala itu dijabat Sudarto dan rekomendasi Dishub Sulteng.
Saat ini, KLS baru mampu memproduksi CPO 100 – 150 ton perhari. Dan pada setiap dua bulan hanya mampu tiga kali pengapalan. Dalam rencana produksi pertahunnya, KLS menghasilkan 237.600 ton untuk digunakan sendiri menjadi CPO. CPO itu dipasarkan ke dalam negeri rencananya 35.640 ton (75 %) dan 11.880 ton (25 %) ke luar negeri. Diperkirakan nilai ekspornya adalah US$ 3.564.000,- Pertanyaannya, haruskan ini ditutup dari sebuah kesalahan kekuasaan? Benar. Kebanggaan itu bukan kekuasaan. ****

  
Item #34125-36735 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #