Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (3733)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (1861)   KOMUNITAS Kota Palu (12927)   Opini Pendidikan (2561)Politik (3098)Sekolah (164)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1268)UNIVERSITARIA (135) Semua Kategori 36650  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
 
 
Mendagri Anulir Proses Hukum TKI

PALU, MERCUSUAR- Mendagri menganulir proese hukum pengembalian tunggakan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) pimpinan dan anggota DPRD.
Melalui Surat Mendagri Nomor 555/3032/SJ perihal Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) tertanggal 18 Agustus 2009, pada poin tiga, dinyatakan bahwa pelimpahan kepada aparat hukum bagi anggota DPRD yang tidak melunasi penyelesainnya sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2007, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Padahal sebelumnya, dalam surat Mendagri Nomor 700/08/SJ tanggal 5 Januari 2009 perihal Tunggakan TKI dan BOP, sangat tegas dinyatakan anggota DPRD yang tidak melunasi hingga batas waktu yang ditentukan, akan diproses melalui jalur hukum.
Keputusan Mendagri tersebut menjawab permohonan uji materil yang diajukan oleh Petrus Bolisno Keraf bersama rekan-rekannya melalui Kuasa Hukum Petrus Bala Pattyono SH, MH terhadap PP 21 Tahun 2007.
Sejumlah alasan dikemukan Mendagri dalam surat tersebut yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia, bahwa Departemen Dalam Negeri sedang melakukan mapping terhadap pengembalian TKI dan BOP pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, bahwa permohonan pembebasan atau perpanjangan waktu pengembalian TKI dan BOP pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, harus melalui Perubahan PP Nomor 21 Tahun 2007, yang saat sedang dikaji dengan memperhatikan berbagai aspek terkait.
Menyikapi keputusan Mendagri tersebut, Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Drs Murad U Nasir M.Si memberi apresiasi positif. Menurutnya, desakan agar TKI dan BOP dilakukan uji materil selalu disuarakan oleh Asosiasi DPRD provinsi seluruh Indonesia (Adepsi). ”Roh pada setiap pertemuan adalah menyeruakan uji materil terhadap TKI dan BOP itu,” kata Murad yang diamini oleh sejumlah anggota Deprov yang kebetulan hadir di depan ruang Komisi, Selasa (25/8).
Pendapat senada diungkapkan oleh anggota Komisi II (Ekonomi dan Pembangunan) Deprov Sulteng Effendi Sanusi SH. Malah menurutnya, ketika bergulir wacana pemanggilan anggota DPRD oleh pihak Kejaksaan pada sejumlah kabupaten di Sulteng, dia mendatangi langsung institusi tersebut untuk mendudukkan persoalan TKI dan BOP pada proporsi sebenarnya.
Dalam pandangan Efendi, diterimanya TKI dan BOP itu karena PP 37 Tahun 2006 sebagai payung hukum yang membenarkan anggota DPRD untuk menerimanya. ”Karena ada aturan yang membolehkan untuk menerimanya, maka anggota DPRD seluruh Indonesia menerimanya,” ujar Efendi.
Sebelumnya pada suatu kesempatan lanjut Efendi, ia telah menghadap ke Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan perihal TKI itu. Mengutip pernyataan pada sejumlah staf di gedung Bundar itu lanjutnya, mereka membenarkan jika anggota DPRD menerima dana TKI itu, karena memiliki payung hukum. Masih mengutip pernyataan pihak Kejagung, yang patut disalahkan kalau penerimaan dana TKI itu tidak memiliki payung hukum. ”Itu baru bisa dikatakan masuk unsur korupsi kalau pengambilan dana itu tidak ada aturan yang mendasarinya,” ungkapnya. DIN


Sisa angsuran Piutang dana TKI Anggota Deprov
per 29 Pebruari 2008


No Nama Jml Yang Diterima Jml Pengembalian Sisa
1 Drs. H. Murad U. Nasir, MSi 298.350.000 Rp 10.000.000 Rp 288.350.000
2 H.Helmi D. Yambas, SE 205.530.000 Rp 27.000.000 Rp 178.530.000
3 H.Haelani Umar, SP 205.530.000 Rp 2.000.000 Rp 203.530.000
4 Drs. Amiruddin Is 99.450.000 Rp 4.000.000 Rp 95.450.000
5 Frans Karel Megati 99.450.000 Rp 3.000.000 Rp 96.450.000
6 H. Syamsul Bachri Yusuf 99.450.000 Rp 9.000.000 Rp 90.450.000
7 H. Kamal DP 99.450.000 Rp 3.000.000 Rp 96.450.000
8 Hj. Lely Pakamundi 99.450.000 Rp 700.000 Rp 98.750.000
9 Dra. Hj. Arifah Lembah 99.450.000 Rp 700.000 Rp 98.750.000
10 Drs.H. Syamsulridjal Anggo 99.450.000 Rp 2.000.000 Rp 97.450.000
11 Ir.H. Syafrun Abdullah, BRE 99.450.000 Rp 9.750.000 Rp 89.700.000
12 Nasser Djibran, SH.MH 99.450.000 Rp 3.000.000 Rp 96.450.000
13 Armin Latjangki, SE 99.450.000 Rp 12.300.000 Rp 87.150.000
14 Nurmiaty H.Habibu, SPd 99.450.000 Rp 8.000.000 Rp 91.450.000
15 H.Busta Kamindang, SIP.MSi 99.450.000 Rp 3.000.000 Rp 96.450.000
16 Iyunan Helmy Said, SH 99.450.000 Rp 1.700.000 Rp 97.750.000
17 Frangky Tangkilisan 99.450.000 Rp 2.000.000 Rp 97.450.000
18 Yus Mangun, SE 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
19 Drs.Moh.Tofan Samuddin,MH 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
20 Ir.Anthonius Toly 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
21 Hj.Kartini Sulailie 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
22 Salmin Djuraedjo, BA 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
23 Ir.Amiruddin Ad'jen 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
24 Nasaruddin 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
25 Drs.H.Ali Pusadan 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
26 H.Junus Marjuni,S.Sos 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
27 Gerry J. Wullur 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
28 H.Ibrahim Timumun, S.Sos 99.450.000 Rp 88.800.000 Rp 10.650.000
29 H.Effendi Sanusi, SH.MSi 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
30 Hj.Tri Murti Syuaib 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
31 Ishak Ibrahim 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
32 Syafruddin Sangkota,S.Sos 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
33 H.Muharram Nurdin, MSi 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
34 Dra.Hj.Mulyani L. Tiangso 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
35 Sonny Tandra 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
36 Drs. Anwar mahmud 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
37 Moh.Jufri Kadidi,SP 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
38 Hj.Tirta Lamadjido,SH.MKn 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
39 Erwin Burase, S.Kom 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
40 dr. Ellen Mentang,DHSM 99.450.000 Rp - Rp 99.450.000
41 Marwan HM. Peri 99.450.000 Rp 99.450.000 Rp -
42 Drs. H.Anshar Ismail 99.450.000 Rp 27.000.000 Rp 72.450.000
43 Drs. H.Abubakar Ali 99.450.000 Rp 99.450.000 Rp -
44 Drs. H.A. Firman Maranua 38.250.000 Rp - Rp 38.250.000
Jumlah Total 4.725.660.000 Rp 415.850.000 Rp 4.309.810.000


Sumber BPK RI

  
Item #35902-36696 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #