Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (4441)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (2026)   KOMUNITAS Kota Palu (14953)   Opini Pendidikan (2581)Politik (3099)Sekolah (481)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1605)UNIVERSITARIA (474) Semua Kategori 42345  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
 
 
KPU Minta Pelantikan Husen Botfman Ditangguhkan

Yahdi Basma

PALU, MERCUSUAR- KPU Provinsi Sulteng, Rabu (26/8), menyurat ke Gubernur Sulteng H. B Paliudju, meminta pelantikan anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai periode 2009-2014 atas nama Husen Botfman ditangguhkan.
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulteng Yahdi Basma SH dihadapan sejumlah wartawan, mengemukakan alas an dilayangkannya surat permintaan penangguhan tersebut, karena KPU provinsi saat ini sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap putusan KPUD Banggai sekaitan caleg terpilih yang berhak mewakili daerah pemilihan (Dapil) III Banggai di Dekab Banggai.
KPU Sulteng menurut Yahdi, melihat terjadi kerancuan putusan, dimana hanya berselang satu hari KPUD Banggai mengeluarkan putusan kontraversial terhadap caleg terpilih untuk Dapil 3. Pada 26 Mei 2009, KPUD Banggai berdasarkan rapat pleno terbuka yang dihadiri lima anggota KPUD Banggai beserta saksi-saksi parpol, menetapkan Lisa Sundari asal Partai Golkar dari Dapil III sebagai caleg terpilih periode 2009-2014 untuk Dekab Banggai.
Anehnya kata Yahdi, esok harinya, yakni pada 27 Mei 2009, KPUD melalui rapat pleno terbatas, menganulir putusan sebelumnya kemudian menetapkan Husen Botfman sebagai caleg yang berhak mewakili Partai Golkar dari Dapil 3. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat 2, UU Nomor 22 Tahun 2007, sangat jelas dikatakan bahwa penetapan hasil Pemilu harus dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
“Atas dasar analisis inilah kami (KPU Provinsi Sulteng.Red) meminta kepada Gubernur untuk menangguhkan pelantikan Husein Bofman,” ungkap Yahdi.
Yahdi berjanji, satu atau dua hari mendatang, KPU Sulteng akan mengirim tim verifikasi ke Pagimana, Kabupaten Banggai. Sehingga, hasilnya sudah dapat diketahui segera. Adapun kemudian jika hasil verifikasi tersebut, ternyata Husen Botfman berhak mewakili PG di Dapil III untuk duduk di Dekab Banggai, maka proses pelantikannya akan dilaksanakan usai pelantikan anggota Dekab Banggai terpilih periode 2009-2014, yang rencananya digelar pada 28 Agustus 2009. Demikian pula sebaliknya, jika akhirnya Lisa Sundari dinyatakan berhak sebagai caleg yang lolos, maka prosesi pelantikannya, juga dilaksanakan usai pelantikan anggota Dekab Banggai terpilih. “Kan pelantikannya bisa dilaksanakan langsung oleh Ketua Dekab Banggai,” tegas Yahdi.

KPU Dinilai Kehilangan Independensi

Secara terpisah, Ketua KPUD Banggai Syamsuridjal Djalumang SH pada wartawan di kantor KPUD Banggai seusai pertemuan dengan kubu Husen Boften menegaskan, pihaknya tetap akan menunda pelantikan calon anggota terpilih DPRD Banggai Husen Boften. Sebab hal tersebut merupakan perintah KPU Sulteng.
“KPU bersifat hirarki, sehingga penundaan terhadap pelantikan Husen Boften sebagai anggota DPRD Banggai tetap dilakukan,” tegasnya.
Kubu Husen Boften melalui juru bicara Irfan Bungadjim menyesali kejadian tersebut. Irfan menuding KPU Sulteng sebagai biang kerok dalam persoalan ini.
Pasalnya, penetapan Husen Boften sebagai calon anggota DPRD terpilih oleh KPUD Banggai berdasarkan petunjuk KPU Sulteng melalui surat No 270/2772/KPU/2009 tertanggal 1 Juni 2009 dan ditandatangani Ketua KPU Sulteng DR Ir Adam Malik M.Sc. Di mana, point dua menyebutkan, keputusan KPU kabupaten/kota tentang penetapan perolehan suara sah calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu anggota DPRD berdasarkan model DB 1.
“Husen Boften ditetapkan sebagai calon anggota terpilih DPRD Banggai oleh KPUD Banggai berdasarkan model DB 1,” tandas Irfan yang juga sekretaris AMPI Banggai.
Tambah Irfan, anehnya keputusan untuk menunda pelantikan Husen Boften, juga oleh KPU Sulteng melalui surat No: 270/3476/KPU/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Yahdi Basma SH, bukan oleh ketua KPU Sulteng Adam Malik.
Untuk itu Irfan menilai KPU Sulteng telah kehilangan independensi karena menerbitkan keputusan akibat tekanan dari pihak-pihak tertentu.
“KPU Sulteng telah menzalimi Husen Boften dengan keputusannya (pending) ini,” tandas Irfan.
Ditanya apakah pihak Husen Boften akan menggelar aksi terhadap keputusan KPU tersebut? “Kekuatan massa masih merupakan langkah efektif. Namun pihaknya tetap masih menggunakan cara pendekatan lain,” ujarnya.
Diakui Irfan, Husen Boften adalah pimpinan Golkar Kecamatan Bunta. Keluarga besar Golkar dapil III telah mendesak agar Husen Boften melakukan preasure massa menyikapi persoalan tersebut.
“Ini masalah sepele dan aturan yang mengatur jelas. Namun jika ada pihak yang akan melakukan aksi nanti (28 Agustus), silakan, karena bagian dari demokrasi,” tuturnya.DIN/AGK

  
Item #41567-42391 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #