Selamat Datang di HarianMercusuar.Com >>> Korannya Rakyat Sulawesi Tengah >>> Terbit Sejak 1 September 1962 >>> Pendiri: Drs H Rusdy Toana (alm) >>> Pimpinan Umum Perusahaan : Tri Putra Toana
Home | Paling Dicari | Pengumuman | Tentang Kami | Redaksi | Hubungi Kami
Kategori Berita
 
Berita Utama (4728)   Daerah   Ekonomi Hukum & Kriminal (2026)   KOMUNITAS Kota Palu (15718)   Opini Pendidikan (2581)Politik (3126)Sekolah (643)   Serba Serbi Ramadhan   Sport Sulteng Membangun (1820)UNIVERSITARIA (638) Semua Kategori 44837  
 
 
   Berita Selengkapnya
 
 
 
 
Sulteng Tetap Dijajah Krisis Listrik

MENGELUH, pasrah karena tak bisa berbuat apa-apa..!!! Sikap ini menjadi bagian kecil dari sekian banyak kisah tentang sulitnya masyarakat di Sulawesi Tengah, ‘merdeka’ dari krisis listrik.

Laporan Moechtar Mahyuddin

PALU yang menjadi ibukota provinsi Sulawesi Tengah, hingga diusianya yang ke-15 tahun, masih juga belum bisa keluar dari krisis energi listrik yang membelit. Saban hari, listrik di kota ini padam selama berjam-jam. Tiga kabupaten bertetangga dengan Palu, yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong, juga mengalami hal serupa.
Dua sumber energi listrik, PLTD Silae yang dikelola oleh PLN Cabang Palu dan PLTU Mpanau yang dikelola PT. Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), tak mampu memenuhi kebutuhan listrik di daerah ini. Saat beban puncak, kebutuhan listrik di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, mencapai 49 MW hingga 51 MW.
Saat ini, PLTD Silae memiliki 10 unit mesin pembangkit listrik, namun dua diantaranya dinyatakan rusak oleh PLN. Karena alasan perbaikan, dua mesin diesel tersebut tidak bisa beroperasi. Dengan kondisi ini, PLTD Silae yang seharusnya menyuplai energi listrik hingga 27 MW, kini tinggal 20 MW. Kerusakan mesin di PLTD Silae laksana penyakit kronis menahun. Setiap tahun terjadi pemadaman bergilir, setiap tahun pula kerusakan mesin PLTD Silae menjadi penyebabnya.
Bertujuan memajukan kotanya, Walikota, Rusdy Mastura, berani menggagas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau. Meski terbilang pontang panting diterpa kendala, akhirnya di tahun 2007 pengoperasian PLTU Mpanau diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alhasil, mulai saat itu pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ini menjadi harapan untuk menopang PLTD Silae. Pihak PLN membeli daya listrik dari PLTU Mpanau seharga Rp800 per KWh.
Jika dalam kondisi normal, seharusnya PLTU Mpanau mampu menyuplai energi listrik sebesar 30 MW. Namun kondisi terakhir, pembangkit listrik yang dikeola pihak swasta ini hanya mampu menyupai hingga 24 MW hingga 27 MW. Bahkan saat terjadi kerusakan pada elemen mesin pembangkit, Juli hingga pertengahan Agustus lalu, PLTU hanya mampu menyuplai 13 MW.
Terbatasnya kapasitas energi yang dimiliki dua pembangkit ini, mau tak mau pihak PLN tak memiliki kemampuan penuhi seluruh kebutuhan listrik di daerah ini. Pemadaman bergilir pun jadi pilihan, meskipun masyarakat terus mengeluhkan hal itu.
“Setiap bulan kami tak pernah terlambat membayar tagihan rekening listrik, tapi setiap bulan juga kami harus terima kenyataan listrik sering padam. Banyak peralatan elektronik yang rusak karena pemadaman yang seringkali tiba-tiba. Selaku konsumen kami sangat dirugikan,” kata Arifin (42), warga Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur.
Sementara warga Kelurahan Talise lainnya, Abdillah Pangando (39) menuding bahwa PLN Cabang Palu lakukan pembohongan publik, karena sepekan sebelum Ramadhan pihak PLN berjanji tidak akan lakukan pemadaman bergilir saat bulan puasa. “Kita ini sudah dibohongi PLN, katanya selama Ramadhan tidak ada pemadaman listrik, nyatanya tetap mati. Lebih menjengkelkan lagi karena pemadaman terjadi saat orang berbuka puasa dan tarawih,” katanya.
Keluhan yang sama dikemukakan Adman (45), warga Kelurahan Tanamodindi ini justru mempertanyakan perihal ketidakmampuan pihak PLN Cabang Palu dalam mengatasi krisis listrik di daerah ini, sementara masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya.
Akibat pemadaman listrik di bulan puasa, usai melaksanakan sholat tarawih, ratusan warga Palu pekan lalu mendatangi kantor PLN Cabang Palu. Mereka memprotes pemadaman listrik yang dianggap mengganggu aktivitas beribadah di bulan puasa.
Beberapa perwakilan pengunjuk rasa selanjutnya masuk menemui pimpinan PLN Cabang Palu. Manajer PLN Cabang Palu, Imran Rosyidi, saat menemui pengunjuk rasa mengatakan, saat ini kondisi kelistrikan di wilayahnya defisit 5 hingga 8 MW sehingga harus dilakukan pemadaman. Sedangkan beban puncak listrik di Palu mencapai 51 MW yang terjadi pada malam hari antara 17.00 hingga 22.00 Wita.
“Defisit listrik itu terjadi karena adanya kerusakan mesin di PLTD Silae sehingga membutuhkan perbaikan selama beberapa hari ke depan. Jadi, kami bukan sengaja untuk mengganggu ibadah puasa atau shalat tarawih, ini murni gangguan teknis,” kata Imran Rosyidi saat menemui para pengunjuk rasa.
Sementara itu, saat dikonfirmasi di Palu, Minggu (30/8), Imran mengatakan saat ini total devisit listrik hingga pecan ini mencapai 5 MW. Kondisi ini disebabkan satu unit mesin di PLTD Silae masih dalam perbaikan. “Saya baru dihubungi pihak PLTU saat ini pasokan listrik mereka berkurang. Jika sebelumnya 25-26MW, kini hanya bisa menyuplai 21 MW. Kami masih harus lakukan pemadaman bergilir,” katanya.

Hanya Malam Hari
Jika di Kota Palu dan sekitarnya warga mengeluhkan pemadaman bergilir, sebagian besar warga di beberapa kecamatan di lembah Napu dan Besowa, Kabupaten Poso, justru hanya menikmati listrik di malam hari. Desa-desa di wilayah ini mendapat pasokan listrik dari PLN hanya pada pukul 18.00 hingga 00.00 Wita atau hanya enam jam. Selebihnya, sebagian warga harus rela menikmati gelap gulita, sedangkan sebagian kecil warga yang memiliki kemampuan ekonomi tetap nikmati listrik dari mesin genset masing-masing.
“Karena kami mengelola rrumah makan dan penginapan, mau tak mau kalau listrik PLN padam jam 12 malam, kami harus gunakan genset. Kondisi ini berlangsung sudah bertahun-tahun lamanya. Secara ekonomis, keuntungan usaha kami sangat kecil karena harus membiayai genset,” kata Mama Sendy (43), pemilik penginapan dan warung makan Sendy di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara.
Hal yang sama dikemukakan Hertonius Tagora (35). Warga Desa Hangira, Kecamatan Lore Tangah ini mengaku, masyarakat di beberapa desa di lembah Besowa belum lama menikmati listrik PLN. Menurutnya, pasokan listik dari PLN masuk ke wilayah itu baru sekira 12 tahun, hampir bersamaan dengan normalnya jalur transportasi darat yang menghubungkan lembah Besowa dengan ibukota provinsi Sulteng. “Kami hanya bisa menikmati listrik kalau malam hari. Tapi kami sudah bersyukur dari pada tidak ada sama sekali,” kata Hertonius.
Sedangkan warga di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah, lebih beruntung dibanding warga desa lainnya di wilayah itu. Pasalnya, desa ini memiliki Pembangkit Listrik Mikro Hydro, yang mampu menghasilkan energi 1-2 MW. Meskipun terbilang terbatas, namun pembangkit listrik ini mampu memenuhi kebutuhan warga setempat.
Untuk mengantisipasi krisis listrik di beberapa desa di wilayah Tentena, Kecamatan Pamona, saat ini PLN sedang merampungkan pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hydro di Desa Sawidago. Dengan memanfaatkan aliran sungai setempat, pembangkit listrik ini akan menghasilkan 2-3MW.
Menurut Kepala Cabang PLN Palu, Imran Rosyidi, proyek yang dibiayai dari dana APBN 2008 itu, pembangunannya dikerjakan oleh pihak swasta. Nantinya, pihak PLN akan membeli daya listrik dari pembangkit ini seharga Rp500 per KWh.
Sehubungan dengan program nasional tentang penanganan kriris listrik, tahun depan pihak PLN menargetkan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tahap kedua sebesar 10.000 MW. Terkait hal ini, PLN Cabang Palu sejak akhir 2008 telah mengusulkan pembangunan PLTU baru di wilayah Sulteng dengan kapasitas 30 MW. “Mudah-mudahan usulan kami disetujui PLN Pusat,” kata Imran Rosyidi.
Sementara, untuk mengantisipasi kemampuan suplai energi listrik dari PLTD Silae, saat ini pihak PLN akan mendatangkan unit mesin pembangkit dari Bitung, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 5 MW. Untuk membiayai mobilisasi mesin dari Bitung ke Palu, PLN mendapat sokongan dari pemerintah daerah sebesar Rp4 miliar. Dana tersebut bersumber dari Pemprov Sulteng Rp2 miliar, sedangkan Pemkab Parigi Moutong dan Donggala masing-masing menalangi Rp1 miliar. ***

  
Item #43965-44883 | Semua Kategori
first | prev | next | last | go to item #